Prof DR H Priyatna Abdurrasyid, SH & GSO vs Divestasi INDOSAT

DR Ir Pandji R Hadinoto PE LL.M
Thu, 06 Feb 2003 21:48:40 -0800

berikut ini dari wawancaranya dgn Bapak Prof DR H. Priyatna Abdurrasyid, SHsemoga

bermanfaat
Republika, Minggu, 12 Januari 2003
Priyatna Abdurrasyid

Jangan Ada Rasa Takut

Polemik mengenai divestasi Indosat sudah sedikit mereda. Tapi tidak bagi Prof Dr H
Priyatna Abdurrasyid. Wajar baginya. Dengan latar belakang ilmu pengetahuan tentang
hukum ruang angkasa dan kiprahnya di dunia internasional, ia paham betul bahwa
kebijakan tersebut sama dengan menjual kedaulatan negara. ''Negara pecah saja sedih,
apalagi kalau dijual,'' tukasnya.

Sejak awal tahun 70-an, orang Asia pertama yang menjabat Direktur International
Institue of Space Law (IISL) di Paris ini, sudah menyuarakan agar dunia berkembang
diberi kesempatan untuk mengembangkan satelit. ''Waktu itu saya dibilang tidak
waras,'' kenangnya. Toh, satu dekade kemudian, kiprah Priyatna telah menggugah dunia
untuk mengubah aturan terkait Geostationairy Orbit atau GSO.

Mantan wakil ketua delegasi RI di PBB untuk masalah ruang angkasa ini juga kerap
terlibat dalam delegasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional atas
satelit Palapa. Selasa (7/1) lalu, ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ini
menerima wartawan Republika, Ira Lasmidara dan fotografer Amin Madani, di kediamannya
di bilangan Pondok Pinang, Jakarta. Berikut petikannya:

Bagaimana awalnya bisa terlibat perundingan soal orbit ini?

Pada tahun 1971 saya keluar dari kejaksaan kemudian memperdalam bidang hukum, outer
space law, hukum luar angkasa. Saya dapat doktor dan tahun 1973 saya diangkat jadi
guru besar. Pada tahun itu juga saya dipilih oleh satu lembaga internasional di
Prancis, namanya IISL, menjadi director. Di sana makin berkembang pikiran. Tahun 73
saya sudah mulai memperdalam apa sebenarnya GSO. Tambah kuat niat saya bahwa ada satu
isu yang belum disinggung oleh masyarakat hukum internasional. Jadi pada kongres
International Astronautical Federation (IAF) di Amsterdam tahun 74, saya mengajukan
usul agar masalah GSO ini dijadikan agenda.

Bisa dijelaskan apa itu GSO?

GSO itu adalah...(mengambil peta dunia, yang sudah disiapkan di atas meja. Lalu
menunjuk pada garis khatulistiwa). Ini khatulistiwa, GSO ada di atas ini. GSO itu
jaraknya 36 ribu kilometer. Hanya negara tertentu saja yang punya. Seperti Indonesia,
Kolombia, Ekuador, Brazil, Zaire, Uganda, juga Kenya. Jadi nggak banyak. Ini barang
langka. Kita ini negara kaya. Kita yang ada di indonesia paling panjang di seluruh
dunia (GSO-nya). Mencapai 12,8 persen, kurang lebih 34 ribu kilometer. Nah, satelit
ditaruh di GSO ini, dipanteng kaya layangan. GSO ini orbit yang luar bisa, sumber daya
alam yang terbatas. Kan kita kalau pasang satelit harus pakai frekuensi, frekuensi itu
jumlahnya terbatas. GSO yang lingkaran 360 derajat itu hanya cukup 180 satelit, karena
jaraknya harus dua derajat antar satelit.

Kekayaan angkasa kita besar?

Saya katakan Indonesia itu suatu space power state. Karena kita ini di atas
khatulistiwa. Kalau kita meluncurkan, katakanlah kita punya tempat peluncuran, kan
dekat. Kalau Amerika ke selatan, jadi jauh. Banyak faktor. Cuaca, faktor angin, faktor
matahari. Jadi repot.

Apakah sekarang ini satelit yang ada di wilayah GSO kita bayar?

Tidak ada karena mereka lebih dulu. Sudah mau diapain. Kan ada prinsip first come
first serve.

Lalu apa yang Anda sampaikan pada pertemuan dulu?

Saya katakan selama ini yang berhasil meluncurkan benda-benda ke luar angkasa itu
hanya negara maju. Kita ini negara berkembang hanya dengar, melihat pun tidak, tapi
merasakan ketidakmanfaatannnya bagi kita. Karena kan negara itu sudah pakai televisi,
telepon. Ini karena ada satu perjanjian iternasional mengatakan bahwa ruang angkasa
itu harus pada saat secara bersama-sama bagi sebuah bangsa dan negara. Tapi ternyata
yang berhasil memanfaatkan itu hanya negara maju.

Bagaimana reaksi mereka?

Saya kritik kegiatan negara-negara maju, marah mereka. Waktu itu yang hadir dari Asia
hanya saya. Saya kritik, sampai hari ini hanya anda-anda saja yang memanfaatkan ruang
angkasa bagi diri sendiri, mana bagi kita? Mereka marah. Dikatakan, 'kalau kalian
tidak mampu udah aja'. Begitulah kasarnya. Kami berdebat satu hari. Akhirnya usul itu
diterima setelah saya didukung oleh profesor Diederiks-Verschoor dari Belanda dan
profesor Pipen dari Prancis, yang kebetulan guru saya. Dia bilang, 'terus terang kamu
ada bakat, silakan lanjutkan bidang ini, karena di Asia belum ada orangnya'.

Lalu?

Akhirnya setelah berdebat panjang lebar, yang menentang saya itu ketua IAF langsung.
Profesor Napolitano dari Itali. Karena dia ketua, semua mendukung dia, saya sendirian
tuh. Kaya orang gila aja. Tapi alhamdulillah akhirnya masuk jadi agenda. Jadi topiknya
adalah, saya tidak setuju dan harus diubah tata cara Anda menggunakan outer space
secara semau gue. Kasarnya begitu. Karena pada saat itu berlaku asas first come first
serve. Kedua, supaya bagi-bagi. Karena kalau kita melarat, pasti seluruh dunia akan
merasakan. Ketika Aanda maju, kita bodoh, Anda peduli juga?

Saya jelaskan, Amerika space power state. Luas, kaya, mampu, punya ilmu teknologi, dan
hukum. Indonesia, teknologi gak ada, ilmu kosong tapi hukum saya bisa bicara. Jadi ayo
kita bicara. Mereka akhirnya sadar.

Selanjutnya?

Mereka akhirnya mengatakan, bahwa dalam masalah ini mereka tidak akan menghambat. Tapi
silakan Indonesia perjuangkan di forum PBB dan forum International Telecommunication
Union. Mereka mengatakan, kita tidak akan menghambat, walaupun kita tidak setuju.
Karena apa, karena mereka berkepentingan. Sehingga tetap berlaku asas first come first
serve dan kalau tidak mampu jangan bicara. Buat apa bicara toh kamu tidak mampu, di
samping tidak mampu kamu tidak punya uang, satelit itu kan mahal. Memang, satu satelit
harganya 500 juta dolar. Asuransinya bisa mencapai 30 persen dari harga satelit dari
harga satelit.

Waktu memunculkan isu GSO, Anda didukung di dalam negeri?

Nah, saya tuh agak kecewa, kalau di luar negeri ditertawakan, dianggap agak nggak
waras. Tapi di dalam negeri juga agak dihambat. Ada seorang pimpinan lembaga luar
angkasa bukannya mendukung, malah bilang saya tidak bener. Tapi saya pikir terus aja,
toh suaranya pun tidak kedengaran di luar. Waktu itu saya pergi ke Wina, ke Munich.
Saya juga pergi ke Amsterdam, Paris, London, Montreal, Los Angelas, Ekuador, Bogota di
Kolombia, Buenos Aires, ke Rio de Janeiro, terus ke Beijing, juga ke Tokyo.

Untuk melobi negara lain mendukung pendapat Anda?

Ya. Mungkin saya masih muda, masih semangat. Untungnya, karena saya punya posisi di
lembaga di Perancis, seringkali saya tiket nggak bayar. Banyak airline yang
menawarkan. Malah kalau mereka tahu saya beli di kelas ekonomi, dipindahkan ke kelas
satu. Seperti Singapore Airlines, Lufthansa. Nggak tahu mereka itu kasihan atau apa.
Tapi dari dalam negeri itu kurang, meski akhirnya ada yang mendukung. Seperti angkatan
udara.

Akhirnya isu ini masuk di ITU tahun 77. Tapi mereka masih mengatakan 'kamu ini gila'.
Sampai-sampai mereka itu, kalau dulu break sidang itu mau ngobrol, setelah saya
mengajukan isu itu, mereka bubar.

Anda berjuang sendiri?

Permulaan saya sebagai single fighter. Tapi sejak 77 saya dibantu oleh Postel dan
Telkom. Dengan pak Suhardjono yang sampai (negosiasi) Palapa A1 gol. Tapi kemudian
tahun 82 mulai dibantu hankam, deplu. Tapi mereka orang-orangnya ganti tiap tahun.
Alhamdulillah saya tetap, karena posisi saya di Prancis.

Sampai kapan perundingan soal GSO ini?

Itu masih ribut terus sampai tahun 85. Tahun 85, PBB mengeluarkan statement yang
sedikit banyak mendukung posisi Indonesia secara politis. Ini secara politik, tidak di
kalangan ilmiah. Akhirnya atas gagasan sahabat saya yang kepala perpustakaan kongres
dan penasihat delegasi Amerika, saya organize round table conference para ilmuwan di
Paris. Ada yang hadir itu mediator ahli ruang angkasa dari Ceko, direktur divisi ruang
angkasa di PBB, Sekjen ITU, penasihat hukum Intelsat, wakil dari Amerika Latin, Eropa
Timur, dan Amerika. Mereka mau ngetes sampai di mana pendapat saya. Alhamdulillah
mereka secara pribadi men-support pendirian yang saya anut.

Ruang angkasa sudah menjadi obsesi Priyatna sejak kecil. Hobinya membaca. Salah satu
karya yang paling banyak dibacanya adalah karya penulis Arthur Clarke. Clarke banyak
menulis soal ruang angkasa, termasuk soal GSO. ''Tahun 50-an, GSO belum dikenal.
Jangankan di Indonesia, di Amerika saja itu masih dianggap cerita khayalan,'' tukas
dia. Inspirasi lain ia dapatkan dari membaca kisah Flash Gordon.

Obsesinya ini tercapai ketika mendapat tawaran untuk sekolah di luar negeri pada tahun
1957, ketika ia masih bekerja di kejaksaan. ''Saya bilang pada menteri kehakiman mau
belajar tentang outer space,'' kenangnya. Tapi yang terjadi, Menkeh Mulyatno menolak
dengan alasan bidang itu tidak ada gunanya. Untunglah sebulan kemudian, Mulyatno
diganti Maengkom, yang belakangan mengizinkan Priyatna belajar hukum ruang angkasa.

Di saat tengah memperjuangkan isu GSO, sebuah tawaran datang padanya. Tahun 1974-1975,
Dirjen Postel Suhardjono memintanya untuk membantu persiapan peluncuran Palapa A, yang
merupakan satelit pertama Indonesia. Khususnya membantu dari segi hukum dan politik
internasional.

Meski menggeluti soal satelit, ia mengaku bukan orang yang akrab dengan teknologi.
Sebagai contoh, HP-nya selalu mati. ''Saya tahunya hanya telepon dan terima, kadang
message ada 26, saya nggak buka, hapus lagi. Cuma bisa pencet masuk dan keluar aja,''
ujarnya sambil tergelak. Ia kemudian membandingkan dengan anak-anaknya yang sudah
bergelut dengan komputer sejak usia tiga tahun. ''Anak muda sekarang memang
pintar-pintar,'' tambahnya.

Ketika pertama kali menyuarakan soal GSO, Anda sudah tahu bahwa Indonesia akan
meluncurkan satelit Palapa pertamanya?

Saya tidak tahu, saya sendiri kok. Karena saya itu anggota pribadi. Kalau tidak salah
setelah saya usulkan di kongres di Amsterdam, saya diminta supaya ikut dalam tim.
Karena katanya akan ada tim dari seluruh dunia yang akan menilai Palapa. Waktu itu
diundang ahli dari seluruh dunia ke Jakarta untuk bertukar pikiran dan pembicara dari
Indonesia adalah saya.

Bagaimana proses peluncuran Palapa yang pertama?

Kita luncurkan tahun 76. Negosiasi dari tahun 72. Desain kita serahkan pada ITU supaya
publikasikan sesuai pasal 13 radio regulation. Diumumkan, dan siapa setuju dan siapa
keberatan. Kalau sudah cocok baru diadakan satu koordinasi, lalu didaftarkan. Ini
makan waktu lima hingga enam tahun. Belum uangnya, kita pinjam, tapi sudah dilunasi.
Dan Palapa A1 sangat menguntungkan. Tapi waktu itu ada kesalahan policy. Coba palapa
A1 disewakan ke Singapura, tapi nggak mau. Mungkin kalau terima usulan itu, nggak ada
kejadian (divestasi) ini. Tapi dulu keras kepala. Sudahlah. Kan ada 24 transponder,
Singapura dua, Malaysia, Filipina, Australia. Sekarang mereka punya sendiri.

Setelah Palapa A1, masih terlibat negosiasi satelit Palapa selanjutnya?

Iya. Satelit itu kan harus selalu dua. Kalau satu mati, ada cadangan. Kita sudah siap
A, B, C. Karena lamanya persiapan, begitu Palapa diluncurkan, kita sudah siap untuk B,
begitu diluncurkan kita sudah siap untuk C. Yang A udah mati dan diambil pak Iskandar
Alisyahbana. Kan ada masa hidupnya, ada tujuh tahun sampai delapan, sembilan tahun.
kalau mati ya sudah mati, harus dibuang dan kita boleh mengganti yang baru.

Adakah kaitan GSO dengan Indosat?

Sekarang Indosat sudah 41 persen punya Singapura. Misalnya begini, kalau kita sekarang
mau meluncurkan satelit baru yang full punya Indonesia, belum tentu bisa. Pertama kita
harus mendesain, rancangan syarat ini diumumkan ke seluruh dunia.



Kedua, tempatnya ada nggak. Kita harus cari kavling. Sekarang jelas nggak ada. Karena
kavling itu menentukan frekuensi. Karena kavling nggak ada, frekuensi nggak ada. Taro
kavling ada, frekuensinya ada nggak?

Dari desain bisa dua tiga tahun, mencari posisi dua tahun, sudah lima tahun. Tarolah
kita sudah desain, sudah dikoordinasikan kavling ada, frekuensi ada, kita juga
tentunya harus ada uang. Kita ada uang nggak. Kalau ada uang, kita beli. Yang jual itu
Amerika, Rusia, Cina, Parancis. Punya Cina kualitas terendah. Paling bagus Amerika.

Kalau kita beli dari Amerika, tarolah kita punya uang. Di sana ada undang-undang yang
melarang ekspor benda-benda strategis. Karena satelit dianggap produk strategis yang
tidak boleh begitu saja diekspor tanpa izin kongres. Sekarang saya tidak yakin Amerika
mau jual, mereka tidak suka ama kita. Sedangkan launching yang paling baik itu di NASA.

Terakhir direksi Indosat mengatakan, rahasia keamanan negara ada pada Palapa B2 milik
Telkom. Jadi tidak perlu khawatir dengan divestasi. Pendapat Anda?

Oke, ini saya tidak mengatakan penjualan itu benar atau salah. Tapi secara strategis.
Saya tidak mengatakan keamanan atau militer. Yang pertama adalah satelit itu merupakan
wilayah Indonesia di mana Indonesia berdaulat jauh di sana. Satelitnya tok. Kemudian
tempat satelit itu adalah di mana Indonesia mempunyai hak kedaulatan. Jadi ini sudah
dua faktor. Dengan diambilnya 41 persen berarti kita sudah menyerahkan wilayah
Indonesia kepada asing. Juga hak kedaulatan itu sudah kita bagi dengan Singapura. Lalu
perjuangan kita selama ini for nothing, tidak ada gunanya. Padahal kita ini sudah di
atas angin.



Di atas angin bagaimana?

Begini, kalau kita joint venture sama asing, susah saya rawat dong. Tapi tempatnya
harus pilih tempat di luar Indonesia. Di atas lautan Hindia misalnya, atau di atas
Tonga. Tapi jangan barang yang sudah di tangan kita serahkan. Itu sangat sedih saya.
Tapi kalau dimulai sama-sama susah, itu syaratnya akan beda. Ini mungkin yang tidak
dimengerti.



Isu soal GSO ini sudah tuntas?

Sebenarnya isu itu masih ada. Waktu itu kita berhasil menggagalkan first come first
serve. Jadi negara maju tidak boleh sembarangan. Karena berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan. Ini kita coba habiskan, berhasil pada tahun 80, ini dicoret. Memang kita
berhasil meniadakan first come first serve walaupun ada perlawanan dari negara maju.
Sehingga keputusan dari ITU, oke kita mau bagi rata tapi yang kita punya lindungi.
Kita mau, karena kita juga sudah punya di atas.



Apalagi yang belum?

Kita minta supaya negara khatulistiwa di mana ada GSO itu dapat semacam preferential
right. Ada hak lebih dulu. Kita kan ada di bawahnya, tolong dong diberi hak. Juga
preservation right. Kita juga berhak untuk mengatakan, eh kalau mau masuk tolong kasih
tahu dong. Juga priority right. Itu sedang diperjuangkan, tapi kita juga minta semua
ini ditampung melalui peraturan khusus. Dan itu belum selesai.


Di usianya yang ke-73, Priyatna masih meluangkan waktu untuk kegiatan akademis.
Penerima penghargaan dari dalam dan luar negeri ini masih mengajar di beberapa
perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri. Meski begitu, selalu ada waktu luang
untuk keluarga.


Priyatna memiliki enam anak. Empat dari istri pertamanya (alm) Arena Sitti Zoubeidah.
Yakni Maya (39 tahun), si-kembar Sara dan Sari (32 tahun) serta Mounty (29 tahun). Dan
Prisya (15 tahun) serta Azzahra (3,5 tahun) dari Ida Zuraida (45 tahun). Priyatna
mengaku sangat bahagia dan diridhoi Tuhan berkaitan dengan keluarganya ini.



''Bayangkan, saya yang mencapai usia 70 tahun memperoleh seorang bayi yang membuat
saya berumur 40 tahun lebih muda,'' kata dia dalam memoarnya. Ia menambahkan, pada
hari tertentu, seluruh anak dan cucu berkumpul di rumah. ''Alangkah bahagianya saya,
Tuhan Maha Adil dan Pengasih. Ahamdulillah,'' lanjutnya.





Masih terlibat perundingan?

Tidak lagi. Saya itu dengan negara sudah tidak ada kontak. Tapi secara pribadi masih
saya teruskan. Nanti bulan April bicara di Beijing soal ini juga.



Apa keuntungannya bagi Indonesia jika hak-hak tadi dipenuhi?

Saya ambil contoh Tonga, sebuah kerajaan kepulauan di Pasifik. Suatu kerajaan kecil
luasnya sama dengan Jerman Barat dulu, 30 pulau, penduduknya 100 ribu orang. Tiba-tiba
mereka menuntut tempat 12. Ternyata yang menggerakkan Tonga menuntut adalah seorang
Amerika yang buka perusahaan di Tonga. Ini trik orang barat, pinter memang. Kita
menuntut satu di situ, saya juga heran kenapa nuntut satu. Indonesia luasnya se-Eropa,
penduduknya 200 juta orang, kok bisa satu? Tonga 100 ribu, nuntut 12. Pinter dong.
Setelah kita berunding akhirnya mereka diputuskan dapat enam, kita satu karena
mintanya memang satu.



Mereka nggak perlu satelit, negara kecil kok. Tiap hari berjemur di pantai, makan
ikan. Raja Tonga tiap pagi duduk di pantai. Enam tempat satelit mereka itu mereka
serahkan ke Amerika. Satu tempat itu dua juta dolar per tahun. Jadi mereka setahun
dapat 12 juta dari situ, nggak kerja. Mereka nggak jual itu. Sedangkan kita kan jual
(Indosat). Kita udah jungkir balik perjuangan. Mereka itu negara yang sederhana,
disewakan dua juta dolar. Pinter nggak?



Perlu dicatat, setiap kegiatan apapun di luar angkasa, dua pertiga adalah militer.
Jadi komersial cuma sepertiga. Itu dalil. Saya nggak tahu Indosat bagaiman sistemnya,
tapi di mana pun di dunia dua pertiga militer.



Anda memilih bidang hukum ruang angkasa, bahkan sampai sekarang pun bidang itu
nampaknya kurang populer. Kenapa?

(Tertawa) Iya, nggak ada pasaran, nggak ada duitnya. Selain karena hobi baca, Dr Pipen
yang mengajar di Montreal menambah semangat saya. Saya memang senang bidang ini. Saya
juga hobi baca. Saya tidak melihat ada uang atau tidak.



Di usia 73 tahun ini masih tetap bugar. Apa kiatnya?

Jangan ada rasa takut. Kalau kita pernah berbuat, tarolah ganggu orang, kita akan
takut ini takut itu. Kalau enggak, biarin aja, Tuhan yang tahu. Saya juga makan nggak
ada larangan, kemana pun banyak temen. Anda jadi temen saya. Yang penting bagi saya
adalah jangan ada takut pada diri sendiri, karena itu yang bikin orang jadi khawatir.
Saya jajan di jalan, itu duit saya. Orang nggak akan bilang wah itu duit korupsi. Saya
juga nggak pernah, misalnya, harus punya mercy. Nggak, yang penting buat saya, itu
mobil jalan. Tahun berapa, terserah





Priyatna yang pernah menjadi komandan kompi perang kemerdekaan di usia 17 tahun ini,
juga berkarir secara penuh di kejaksaan agung. Tahun 1969 ia pernah menjabat Jaksa
Agung Muda bidang Intelejen. Salah satu tugasnya memeriksa Ibnu Sutowo untuk kasus
Pertamina. Ketika menangani kasus Pertamina ini, ia sempat mengalami suap hingga
intimadisi.

Kabarnya, pemeriksaan Ibnu Sutowo sempat membuat Presiden Soeharto marah saat itu.
Priyatna mendengar kabar akan diberhentikan. ''Akhirnya saya mengundurkan diri sebelum
diberhentikan,'' katanya. Tapi itu belum selesai. Gajinya tidak dibayarkan, rumah
dinas dirampas, dan mobil dinas ditarik. Bahkan banyak teman di kejaksaan yang
menjauhinya.

Ini terus berlanjut hingga dia dipilih menjadi direktur di lembaga internasional.
Priyatna mengaku sangat sulit untuk memproses perizinan dari dalam negeri. ''Memang
perintahnya ganggu, yah gaya Soeharto. Saya maaafkan saja, akhirnya dia baik sama saya
kok,'' jelas dia.



Kembali ke soal divestasi Indosat, secara pribadi bagaimana perasaan Anda?

Tarolah sebagian dari Jakarta udah dijual dan didaftar di Mariutius, itu nggak bisa
kita kejar pajaknya. Ada lagi yang tidak diperhatikan, tanggung jawab internasional
tetap ada pada Indonesia. Walaupun Singapura sudah miliki 41 persen. Kalau ada klaim,
menimbulkan kerugian pada satu klien, kita dituntut sebagai pemilik, sebagai negara.

Indosat terdaftar atas nama you, meski sebagian milik Singapura, tapi didaftar atas

nama you. Kita harus tanggung jawab. Jangan persoalkan perjuangan yang panjang, yang 
lama. Saya disebut sinting, tidak waras, itu sudahlah.


Artinya enam triliun dari divestasi itu tidak sebanding dengan proses perjuangan?

Itu proses tak ternilai, proses dari tahun 74 sampai hari terjualnya Indosat itu tidak 
ternilai.